Revisi UU MD3 Adalah Praktek Perlontean Politik

Pada awalnya revisi terhadap UU MD3 tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2014 maupun 2015. Namun, hasil lobi lobi politik yang dilakukan antara KIH dengan KMP untuk kepentingan bagi-bagi kursi kekuasaan, UU MD3 tersebut rencananya kembali direvisi oleh DPR.

Pertama, sesungguhnya upaya DPR untuk merevisi UU MD3 saat ini adalah adalah sebuah praktek perlontean politik yang sangat jorok & menjijikan. Praktek politik seperti ini mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah politik parlemen Indonesia.

Kedua, revisi UU MD3 tersebut sangat tak masuk akal & tak ada urugensinya untuk dilakukan, karena UU MD3 tersebut sudah pernah digugat ke MK & ditolak oleh MK. Artinya, UU MD3 bagi MK sudah merupakan bentuk dari sistem pengambilan keputusan di parlemen yang demokratis & sesuai konstitusi yang berlaku.

Ketiga, revisi UU MD3 juga tak ada kaitannya dengan permasalahan bangsa saat ini yang sedang dijajah oleh asing & problem rakyat yang miskin dan jadi kuli di negeri sendiri.

Karena itu, apa yang dipertontonkan oleh DPR saat ini sekali lagi adalah sebuah bentuk bagi-bagi kursi kekuasaan yang sangat jorok, menjijikan & sangat hina dina.

Praktik politik jorok tersebut menempatkan DPR sebagai lembaga tinggi negara yg telah mempelopori & menjadi contoh bagi penghacuran pranata & tatanan kehidupan bernegara. "Mereka di DPR yg membuat UU MD3, lalu digugat ke MK & ditolak oleh MK. Lalu demi bagi bagi kue kekuasaan, mereka juga yang kembali berinisiatif untuk mervisi UU MD3".

Setelah pidato "obral negara" yang memalukan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di forum APEC, selanjutnya mari kita tonton beramai-ramai serial adegan "perlontean" politik yg diperankan segenap anggota DPR, yang pasti makin seru, sangat jorok & menjijikan.

Oleh: Kisman Latumakulita

Direktur Eksekutif ISIS & Politisi Partai NASDEM