Jelang Kenaikan Harga BBM, DPP IMM Gelar Diskusi Kebangsaan.

Jakarta- Menghadirkan pembicara, Erlan Biantoro (Kelompok kerja bidang energi HAGI), Fauzan Amri (Anggota DPR-RI F. Hanura), Ahmad Johan (Sekjend BM PAN) dan Taufan Putra Revolusi (Ketua DPP IMM), Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar diskusi kebangsaan dengan tema : Kenaikan Harga BBM antara Maslahat dan Mudharat Bagi Rakyat , di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng Raya Jakarta. Selasa, kemarin.

Fauzi Amroh menilai pemerintahan Jokowi-JK hanya mewarisi pemerintahan SBY. BBM harus dinaikkan. Kalau bisa sekalian disesuaikan dengan mekanisme pasar. Sehingga subsidi BBM bisa diarahkan kepada sektor yang lebih produktif. "Subsidi BBM lebih baik dialihkan kepada sektor yang lebih produktif. Untuk pembangunan infrasruktur, dan konversi bbm ke gas". ungkap Amroh Sementara, Ahmad Johan, Sekjend BM PAN, mengkritisi sikap pemerintahan yang selalu mengidentikkan diri sebagai pemerintahan yang pro rakyat. "harusnya pemerintah berfikir untuk kemaslahatan rakyat. Jangan sekedar pencitraan. Dulunya menolak kenaikan BBM. Sekarang malah mendukung. Ini kan namanya pencitraan. Masih bnyak solusi lain yang tidak membebankan rakyat,” terang ahmad Erlan Biantoro, praktisi dibidang energi, mengungkapkan bahwa saat ini, kebutuhuhan konsumsi BBM mencapai 1.4 juta barel. Sementara produksi migas nasional hanya mampu mencapai 800.000 barel. Sehingga sisanya harus impor. Ini yang membebani APBN. sebenarnya potensi energi bangsa sangat besar. Namun belum dimaksimalkan. Kilang minyak milik perusahaan andalan bangsa pun sudah berumur puluhan tahun. Kita belum membangun kilang lagi. Jika membangun kilang lagi, mungkin bisa menjadi solusi bagi krisis energi/migas bangsa. Taufan, Ketua DPP IMM, mengingatkan pemerintah, agar konsisten mewujudkan agenda trisakti, ekonomi berdikari. Ekonomi berdikari adalah antitesa terhadap ekonomi neolib yang semakin membawa bangsa pada kehancuran. Bergantung kepada utang luar negeri, privatisasi BUMN, mencabut subsidi untuk rakyat, dan menyerahkan sistem ekonomi bangsa sepenuhnya pd mekanisme pasar. 

Jika harga BBM disesuaikan dengan harga pasar, lanjut dia, maka, korporasi asing yang bermain di wilayah migas, akan menggeser national corporate di sektor hilir. Bukan tidak mungkin pertamina sebgai BUMN andalan akan diprivatisasi karna tidak sanggup bersaing. Taufan berpendapat selain menaikkan BBM banyak solusi lain untuk menutupi defisit APBN. Memangkas anggaran birokrasi, dan memaksimalkan pendapatan dari pajak. Menurut Taufan, isu bbm/migas ini dampaknya sangat besar kedepan. Taufan yang juga aktivis Forum Pemuda Untuk Kedaulatan Energi (FPKE) mengungkapkan bahwa hasil diskusi kebangsaan hari ini, akan disampaikan kepada seluruh pimpinan parpol, agar menjadi rujukan untuk memberikan masukan kepada presiden terkait kenaikan harga BBM.